 |
| Ade Armando |
Padang, Editor – Wacana Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) telah meluas menjadi isu nasional. Kini, DIM tidak hanya jadi diskusi di Sumatra Barat (Sumbar), tetapi juga mendapat perhatian di pusat.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Ade Armando ikut memberi tanggapan soal wacana DIM. Ade menuding wacana Daerah Istimewa Minangkabau disusupi oleh tujuan untuk menerapkan syariat Islam seperti yang berlaku di Daerah Istimewa Aceh.
“Agaknya kaum islamis radikal di sana percaya bahwa satu-satunya jalan untuk tidak tunduk pada pemerintah pusat adalah dengan membentuk Daerah Istimewa Minangkabau,” kata Ade dalam video Youtube yang ditayangkan di kanal Cokro TV.
Menurut Ade, wacana DIM didengungkan sebagai respons terhadap kasus penerapan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang melarang pemaksaan siswi berjilbab di sekolah negeri.
Seperti diketahui, SKB tersebut menuai penolakan di Sumbar. SKB itu dianggap tidak menghormati budaya dan kearifan lokal masyarakat Minang. Soal penolakan SKB ini, Ade menyebut sejumlah nama yakni, Wali Kota Pariaman Genius Umar dan mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar.
Genius Umar memang telah menegaskan tidak akan menerapkan SKB di Kota Pariaman. Sebab, kata Genius, di Kota Pariaman masyarakatnya homogen, mayoritas dari suku Minang yang beragama Islam.
Sementara itu, Fauzi bahar sendiri, adalah penggagas wajib jilbab bagi siswi muslim semasa ia menjadi Wali Kota Padang. Sejak masa kepempimpinan Fauzi lah, di Kota Padang ada SK Wali Kota tentang siswi muslim berjilbab.
Menurut Ade, bila status Sumbar berubah menjadi Daerah Istimewa Minangkabau, maka para tokoh pendukung di Sumbar, dapat menyatakan tidak tunduk pada aturan pemerintah pusat.
** Afridon
0 Komentar