Masyarakat Siberut Barat Minta Layanan Kapal Antar Pulau KLM. Nade, salah satu kapal milik Pemda Mentawai yang dioperasikan untuk melayani jalur antar pulau saat sandar di Pelabuhan Pokai, Siberut Utara beberapa waktu lalu
Mentawai, Editor - Warga Desa Simalegi dan Simatalu di Kecamatan Siberut Barat Kepulauan Mentawai mengharapkan adanya kapal antar pulau yang melayani rute pelabuhan Pokai Desa Muara Sikabaluan ke Betaet Desa Simalegi. Karena sejak awal tahun 2021 hingga memasuki Desember layanan kapal antar pulau milik pemerintah tak lagi memberikan layanan.
"Masyarakat kami sangat kesulitan untuk ke Sikabaluan, Tuapeijat maupun Padang karena harus mencari bot yang berangkat ke Pokai,” kata Kepala Desa Simalegi, Jaret.
Lebihlanjut dikatakan Jaret, kalau ada boat pedagang atau boat milik masyarakat yang berangkat dari Betaet ke Pokai biaya yang dikenakan sangat mahal, Rp250 ribu hingga Rp350 ribu per orang. Bila cateran boat lebih mahal, antara Rp6juta hingga Rp8 juta.
"Ini masih Betaet ke Pokai. Belum lagi masyarakat yang dari Simatalu yang mau ke Pokai. Mereka harus naik ojek ke Betaet cari boat dengan ongkos ojek yang mahal," katanya.
Untuk ongkos ojek dari Simalibbeg sebagai pusat Desa Simatalu ke Betaet antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per orang sekali jalan. Tergantung dari barang bawaan dan kondisi jalan. Begitu juga halnya masyarakat yang dari Simalegi Muara, Simalegi Tengah, Sakaladhat dan Sutekuleu yang harus ke Betaet cari tumpangan.
Untuk masyarakat Simatalu yang ada di jalur sungai seperti jalur sungai Matalu (Lubaga, Bai', Suruan) dan jalur sungai Saibi (Lakoen, Masaba, Limau) memilih ambil jalur darat dengan keluar lewat Saibi Kecamatan Siberut Tengah atau jalur sungai Bojakan Kecamatan Siberut Utara.
"Kita lewat sungai dan naik bukit hingga ke Bojakan. Dari Bojakan kita lanjutkan ke Sikabaluan dengan pompong. Biasanya dari Masaba kita bawa pompong hingga Sinindiu,, kata Daud Siribere warga Simatalu pada Mentawaikita. Rabu (8/12/2021).
Lebihlanjut dijelaskan Daud, nantinya dari Sinindiu dilanjutkan naik gunung dengan memikul mesin pompong hingga turun ke Bojakan. Di Bojakan meminjam sampan warga untuk ke Sikabaluan.
"Butuh waktu dua hari dari Masaba hingga tiba di Sikabaluan," katanya.
Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake mengatakan untuk layanan kapal antar pulau milik Pemda Mentawai seperti KLM. Nade 220 dan KM. P Simasin tidak lagi dapat melayani rute Betaet-Pokai karena sejak keluarnya aturan dimana Pemda tidak diizinkan mengelola kapal maka pengelolaannya sepenuhnya diberikan kepada pihak ke tiga dalam hal ini PT. Asimi.
"Maka solusinya ada di desa itu sendiri. Kita berharap hal ini dapat ditangkap peluangnya oleh Bumdes yang ada di Simatalu dan Simalegi," katanya.
Peluang itu menurut Kortanius, pemerintah desa memberikan modal kepada Bumdes untuk jasa transportasi Betaet-Pokai dengan tarif yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Bila untuk kapal antar pulau sebelumnya tarifnya Rp50 ribu per orang maka bisa dikenakan tarif antara Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per orang.
"Kekurangan biayanya untuk menutupi biaya operasional, Pemda Mentawai dapat memberikan subsidi. Yang penting pengelolaannya jelas," katanya.
Untuk rencana anggaran di 2022 di dalam rancangan APBD Mentawai, Pemerintah Mentawai mengajukan anggaran sebesar Rp13 miliar untuk menyubsidi kapal cepat Padang-Siberut/Sikabaluan, Padang-Sikakap dan kapal antar pulau.
"Kalau ini disetujui DPRD maka kapal cepat untuk antar pulau akan jalan tahun depan namun rutenya hanya pelabuhan induk yaitu Pokai, Maileppet, Tuapeijat dan Sikakap," kata Kortanius.
** Metawaikita
0 Komentar