Mentawai, Editor -Banyaknya program bantuan yang dikucurkan pemerintah RI melalui kementerian tidak serta merta dinikmati secara utuh oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Misalnya bantuan dari Kementerian sosial berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebesar Rp1,2 juta sebagai kompensasi pemberlakukan PPKM dampak covid-19.
Dari bantuan tersebut berbagai modus dimainkan oleh oknum di lapangan untuk mendapatkan keuntungan dari bantuan yang dikucurkan kepada masyarakat. Modus ini diungkap dan disampaikan masyarakat dalam monitoring distribusi bantuan oleh DPRD Mentawai yang dipimpin Jakop Saguruk selaku wakil ketua DPRD Mentawai di Kecamatan Siberut Utara, Kamis (27/1/2022).
Sebut saja Dominikus Sabebegen, warga Dusun Nangnang Desa Muara Sikabaluan mejelaskan bantuan yang diterima harusnya sebesar Rp1,2 juta, namun yang diterima tinggal Rp1.050.000. Bantuan tersebut disunat oleh oknum pengurus program yang mewakili masyarakat untuk mencairkan bantuan ke Tuapeijat sebesar Rp150 ribu.
"Kesepakatan kami untuk satu kartu dipotong Rp50 ribu sebagai biaya administrasi dan transportasi untuk mencairkan ke Tuapeijat. Namun setelah uang cair yang terpotong ada yang Rp100 ribu dan ada yang Rp150 ribu per kartu,”ujar dalam rapat evaluasi.
Dikatakan Dominikus, alasan pemotongan tersebut karena biaya penggesekan kartu (administrasi transaksi ATM) Rp10 ribu sekali transaksi penarikan, biaya beli materai sehingga biaya transportasi pengurusan di Tuapeijat. Bila bantuan yang cair di dalam kartu penerima sebanyak tiga bulan maka biaya transaksi ATMnya sebanyak Rp30 ribu, ditambah uang materai dan ongkos pengurusan. Bila bantuan yang sudah masuk di rekening untuk enam bulan maka potongannya Rp60 ribu ditambah uang materai dan ongkos pengurusan. "Bagi bantuannya yang cair 3 bulan (Rp600 ribu) berarti dipotong Rp100 ribu. Namun bagi yang cair 6 bulan (Rp1,2 juta) maka potongannya Rp150 ribu,” bebernya.
Dominikus mengatakan, beberapa masyarakat memilih langkah untuk melakukan pencairan bantuan di Tuapeijat dengan mengutus salah satu orang untuk berangkat mengingat batas pencairan bantuan yang katanya hingga 15 Januari 2022. Sementara tiga agen brilink BRI yang ada di Sikabaluan sedang mengalami gangguan jaringan dan kartu yang diterima masyarakat belum aktif untuk dicairkan.
Kepala Desa Sotboyak, Jalimin mengatakan untuk di wilayah kerjanya mengajak masyarakat untuk membicarakan dan mengambil kesepakatan untuk mengutus pendamping program bantuan kemensos untuk berangkat ke Tuapeijat dengan membawa kartu masyarakat untuk dicairkan agar bantuan tersebut tidak hangus karena melewati batas pencairan.
"Pada waktu itu masyarakat mau Rp150 ribu satu kartu dipotong untuk biaya pencairannya di Tuapeijat. Namun oleh pendamping meminta hanya Rp100 ribu per kartu. Tapi ini kesepakatan,” ungkapnya
Rido Taknampek, Fasilitator Program Bantuan Pangan Non Tunai Kementerian Sosial di Kecamatan Siberut Utara yang mewakili 40 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Sotboyak untuk mencairkan bantuan di Tuapeijat mengatakan saat mencairkan uang di Tuapeijat pada salah satu agen Brilink BRI untuk satu kali slip penarikan bantuan dipotong biaya administrasi Rp10 ribu sehingga untuk 6 kali penarikan menjadi Rp60 ribu untuk satu kartu.
"Sehingga bantuan itu tinggal Rp1.140 ribu dan dipotong Rp100 ribu per kartu untuk biaya transportasi dan penginapan saya di Tuapeijat,”ulasnya
Camat Siberut Utara, Agustinus Sab mengatakan pemahaman soal kesepakatan untuk biaya pengurusan atau transportasi harus jelas karena untuk satu kartu bila dipotong Rp100 ribu per kartu memang tidak besar tapi bila dijumlahkan dengan kartu yang dicairkan jumlahnya tidak sedikit.
"Untuk masyarakat penerima bantuan hanya menerima Rp1.040.000, sementara untuk pengurus yang memotong Rp100 ribu dikalikan dengan 40 kartu maka jumlah yang diterima Rp4 juta. Jadi ini harus jelas dan dipahami,” ungkapnya
Hal lainnya yang dikatakan camat Siberut Utara, oleh masyarakat yang melakukan pencairan bantuan di salah satu agen Brilink BRI di Desa Muara Sikabaluan memberikan bantuan dalam bentuk sembako senilai Rp600 ribu dan uang tunai Rp600 ribu.
"Kedepannya kita berharap bank yang menjadi penyalur bantuan langsung turun ke kecamatan atau desa dengan membawa uangnya agar tidak lagi terjadi pemotongan dan sebagainya,” katanya.
Harya W Nanda, perwakilan BRI Tuapeijat yang hadir dalam pertemuan menjelaskan untuk BRI memiliki standar biaya penarikan. Untuk di BRI sendiri untuk enam kali penarikan biaya administrasinya Rp10 ribu. Sementara untuk di agen Brilink transaksi tidak dikenakan biaya atau gratis. "Jadi ada kenakalan agen dilapangan,” katanya.
Lebih Lanjut dikatakan Harya W Nanda, pencairan bantuan ada kesan diarahkan oleh oknum pendamping program agar pendamping mendapatkan fee dari pihak yang melakukan pencairan atau penyaluran bantuan.
Wakil ketua DPRD Mentawai, Jakop Saguruk mengingatkan pada pendamping program untuk tidak melakukan pemotongan bantuan pada masyarakat dalam bentuk dan sebesar apapun. "Kalau ada fasilitator yang main-main dari bantuan laporkan untuk kita tindaklanjuti,” kata politisi Partai Golongan Karya.
Lebih Lanjut dikatakan Jakop, hasil monitoring lapangan ini akan ditindaklanjuti untuk dibahas bersama dengan dinas dan pihak terkait agar penyaluran bantuan pemerintah le depan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Senada dengan Jakop, Maru Saerejen anggota DPRD Mentawai dari Partai Gerindra mengatakan monitoring yang dilakukan DPRD Mentawai dalam rangka menjawab laporan masyarakat dan mengumpulkan data lapangan untuk ditindaklanjuti di tingkat DPRD dan Pemda Mentawai.
"Hasil lapangan ini akan kita evaluasi bersama pada dinas dan instansi terkait agar bantuan dapat terdistribusi dengan baik dan benar, tidak lagi ada data yang tidak valid, tidak lagi ada pemotongan dan sebagainya,” kata Maru pada Mentawaikita.com.
Berdasarkan data yang diperoleh dari tim DPRD Mentawai bantuan BPNT PPKM Kemensos yang sudah terdistribusi di Siberut Utara sebanyak 459 kartu atau KPM dan masih sedang dalam proses distribusi hingga Kamis (27/1/2022) tinggal 84 kartu.
** Afridon
0 Komentar