Padang, Editor – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) yang menjabat sebagai ketua farkasi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat menyorot adanya proyek terbangkai sepanjang 2021 di Sumbar yang nilainya mencapai ratusan miliar.
Dalam rapat evaluasi yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi bersama anggota DPRD, tim anggaran, sejumlah Kepala Dinas (Kadis) dan pejabar eselon Pemprov Sumbar ditemukan adanya puluhan paket pekerjaan tahun 2021 yang tidak tuntas.
Mengapa Hak Angket DPRD Harus Kandas?
Puluhan proyek pekerjaan yang tidak tuntas itu tersebar di delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sangat memiriskan, ketika daerah ini membutuhkan stimulus pertumbuhan ekonomi dari pembangunan yang dibiayai APBD Sumbar, justru anggaran yang telah tersedia tidak terlaksana secara tuntas, proyeknya mangkrak,” ujar Hidayat kepada Editor , kamis (11/1/2022). Pukul 14 ,20 Wib
Berikut daftar proyek terbangkalai yang jadi sorotan DPRD Sumbar sepanjang 2021:
Paket pengadaan bantuan peralatan dan mesin jahit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar lebih, tidak terealisasi karena barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak, sehingga kontrak gagal.
Paket pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat di Dinas Kebudayaan, dengan nilai kontrak Rp31 miliar lebih, namun pisiknya hanya terealisasi 10,63 persen dan realisasi keuangannya Rp8,6 miliar lebih.
Paket pembangunan stadium utama (tahap VII) di Dinas Bina Marga Cipta Karya (Dinas BMCKTR) dengan nilai kontrak Rp82,6 miliar lebih, pisik terealisasi 72,72 persen dan keuangan terealisasi Rp60 miliar lebih.
Paket pembangunan jembatan Batu Bala dengan nilai kontrak Rp2,3 miliar lebih, pembangunan jembatan Sikali Rp3,4 miliar lebih, rekonstruksi jalan Simpang Padang Aro-Lubuak Malako Rp2 miliar lebih, pembangunan jalan provinsi ruas Abai Sangir Sei Dareh Rp3,9 miliar lebih, juga tidak terealiasi 100 persen.
Di Dinas Pendidikan, puluhan paket pekerjaan juga tidak terealisasi 100 persen sesuai perencanaan. Mulai dari pembangunan laboratorium, asrama, pagar sekolah, ruang kelas baru, ruang serbaguna, hingga musala sekolah dengan nilai miliaran rupiah, realisasi pisiknya ada yang di bawah 50 persen.
Di Dinas Sumberdaya Air, sejumlah paket pembangunan prasarana di beberapa sungai, pembangunan dan pengamanan pantai hingga pembangunan embung di berbagai daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Realisasinya juga banyak yang tidak mencapai 100 pesen.
Termasuk pembangunan pagar DPRD senilai Rp1,4 miliar lebih, pisiknya hanya terealiasi 62,15 persen, sehingga terlihat seperti besi karat yang belum dicat, juga minus hiasan.
“Jika ditotal, puluhan paket mangkrak itu nilainya mencapai ratusan miliar. Jika dibandingkan antara nilai kontrak dengan realisasi anggaran, maka terdapat selisih sekitar Rp50 miliar lebih yang akan menjadi sisa anggaran. Artinya, bila semua pekerjaan terlaksana 100 perses, maka sisa Rp50 miliar lebih tersebut tidak akan ada atau akan terbelanjakan habis,” beber Hidayat
** Afridon
0 Komentar