Banyak Kepala Daerah Sumbar tak Hadir saat Rakor dengan Gubernur di Sawahlunto

 Sekdaprov Sumbar, Hansastri

 

Padang, Editor  – Rapat Koordinasi (Rakor) antara Gubernur dan 19 Kepala Daerah se-Sumatera Barat (Sumbar) diwarnai banyak absennya yang datang dan hanya diwakilkan.

Rakor tersebut dilaksanakan pada Senin hingga Selasa  5  hingga 6 Juni ) 2023  di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar).

Banyak Kepala Daerah di Sumbar tak Hadiri Rakor, Pakar: Ada Persoalan dengan Kepemimpinan Gubernur

Mirisnya, pada Selasa  6 Juni 2023  banyak kepala daerah yang tidak hadir, bahkan ada yang hanya diwakilkan oleh pejabat selevel Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten.

Di antaranya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Wawako) Sawahlunto, kemudian Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya, Wakil Bupati Solok Selatan (Wabup Solsel), Wabup Pesisir Selatan (Pessel), dan Wawako Padang. Selebihnya, hanya diwakili oleh Sekda, Asisten hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terkait fenomena tersebut, Sekdaprov Sumbar, Hansastri Matondang enggan merespons.

“Mohon maaf, saya no comment,” ucapnya via pesan singkat kepada  Editor , Rabu  7  juni 2023  siang

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan (Karo Pem) Sekretariat Daerah (Setda) Sumbar, Doni Rahmat Samulo tidak menampik bahwa banyak kepala daerah yang tidak hadir saat Rakor kepala daerah se-Sumbar di Kota Sawahlunto.

“Acara tersebut sebenarnya dilaksanakan dua hari, itu Gubernur juga datang itu sebenarnya, begitu juga dengan kepala daerah lain,” kata Doni.

Banyak Kepala Daerah di Sumbar tak Hadiri Rakor, Pakar: Ada Persoalan dengan Kepemimpinan Gubernur

Selain itu, kata Doni, banyaknya kepala daerah yang absen pada kegiatan tersebut, katanya, lantaran memiliki sejumlah agenda yang juga tidak bisa ditinggalkan.

“Pak Gubernur itu mengikuti rangkaian kegiatan Latsitardanus, kemudian ada juga pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengharuskan semua kepala daerah se-Sumbar wajib hadir,” katanya.

Kegiatan Rakor kepala daerah se-Sumbar itu, katanya, sejatinya sudah diundur sebanyak tiga kali.

“Pertama, pada awal bulan Mei, kemudian diundur lagi, ternyata bertepatan dengan kedatangan Menteri Sosial (Mensos), kemudian baru terealisasi pada saat ini, meski juga bentrok dengan kegiatan lain, yah begitulah kondisi di pemerintahan ini,” tuturnya. 

** Afridon