Tujuan Remisi, hingga Syarat Mendapatkannya

masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum dan telah berperilaku baik selama menjalani masa pidana. Remisi juga merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana dan anak pidana.

 Jakarta, Editor -Penjelasan mengenai remisi pun tertuang dalam beberapa peraturan di Indonesia, seperti dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang disebutkan sebagai pengurangan masa tahanan.

Adapun bunyi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat 1 butir i, "Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)".

Tujuan Remisi

Khayatul dalam bukunya berjudul Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi, menyebutkan beberapa tujuan remisi yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Remisi bertujuan untuk:

Memenuhi hak narapidana dan anak pidana atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Mengapresiasi narapidana dan ABH yang berhasil menunjukkan memperbaiki perilaku serta meningkatkan kualitas dan kompetensi diri dengan mengembangkan keterampilan agar dapat hidup mandiri

Memberikan kesempatan dan motivasi kepada para narapidana dan ABH untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat

Menghemat anggaran negara (kebutuhan pokok narapidana dan ABH, seperti makan).

Jenis-jenis Remisi

Ada beberapa jenis remisi, di antaranya remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Setiap jenis remisi memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda.

Remisi Umum adalah remisi yang diberikan kepada para narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum pada tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya guna memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Besaran remisi dipengaruhi dengan seberapa lama masa hukuman yang dijalani. Biasanya, besaran remisi umum yaitu 1-6 bulan.

Berikut besaran remisi umum:

Masa pidana 6-12 bulan memiliki besaran remisi 1 bulan

Masa pidana 12 bulan atau lebih memiliki besaran remisi 2 bulan

Masa pidana tahun kedua memiliki besaran remisi 3 bulan

Masa pidana tahun ketiga memiliki besaran remisi 4 bulan

Masa pidana tahun keempat dan kelima memiliki besaran remisi 5 bulan

Masa pidana tahun keenam atau lebih memiliki besaran remisi 6 bulan

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan kepada narapidana atau anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan adanya hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Remisi menyangkut hari besar keagamaan hanya diberikan satu kali dalam setahun bagi setiap agama.

Adapun besaran remisi khusus sebagai berikut:

Masa pidana 6-12 bulan memiliki besaran remisi 15 hari

Masa pidana 12 bulan atau lebih memiliki besaran remisi 1 bulan

Masa pidana tahun kedua dan ketiga memiliki besaran remisi 1 bulan

Masa pidana tahun keempat dan kelima memiliki besaran remisi 1 bulan 15 hari

Masa pidana tahun keenam dan seterusnya memiliki besaran remisi 2 bulan

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Kepres Nomor 174 Tahun 1999, perhitungan lama masa pidana yang dijalani menjadi dasar untuk menentukan besaran remisi khusus. Besaran remisi terhitung sejak tanggal penahanan sampai hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Apabila suatu agama memiliki beberapa hari besar dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan dalam agama tersebut. Apabila terdapat keraguan mengenai hal tersebut, maka akan dikonsultasikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Keagamaan.

Yang terakhir adalah Remisi Tambahan, yakni remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berjasa bagi negara, melakukan aksi kemanusiaan, atau membantu lapas. Besaran remisi tambahan adalah sebesar ½ - ⅓ dari besaran remisi umum yang diterima pada tahun yang bersangkutan.

Contoh tindakan berjasa kepada negara adalah memajukan ilmu pengetahuan yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan, juga mencegah pelarian oleh tahanan, narapidana, dan anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan contoh tindakan aksi kemanusiaan adalah mendonorkan darah dan turut berpartisipasi dalam menanggulangi bencana alam, sebagaimana dijelaskan dalam buku Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum oleh Rocky Marbun.

Besaran remisi tambahan adalah sebagai berikut:

Berjasa kepada negara atau melakukan aksi kemanusian memiliki besaran remisi ½ dari besaran remisi umum yang didapatkan pada tahun yang bersangkutan.

Melakukan kegiatan yang membantu lapas memiliki besaran remisi ⅓ dari besaran remisi umum yang didapatkan pada tahun yang bersangkutan.

Syarat Pemberian Remisi

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, BAB II Syarat Pemberian Remisi Pasal 3, menteri dapat memberikan remisi kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat pemberian remisi, yaitu:

Berkelakuan baik

Telah menjalani masa pidana selama 6 bulan

Perilaku baik yang dimaksud adalah yang bersangkutan tidak menjalani hukum disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dan yang bersangkutan mengikuti pembinaan oleh lapas dengan baik.

Namun syarat pemberian remisi tidak berlaku apabila narapidana dan anak pidana sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas atau sedang dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

**