Sawahlunto, Editor - Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 DPRD Kota Sawahlunto bersama unsur pimpinan pemerintah daerah, TAPD dan OPD terkait yang dilaksanakan sejak Jum'at hingga Sabtu (1-2 September 2023) berlangsung panas.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Eka Wahyu didampingi Wakil Ketua I Jaswandi dan Wakil Ketua II Elfira Rita Dewi serta anggota DPRD Kota Sawahlunto yang hadir sempat diskors pada Jum'at 1 September 2023 untuk dilanjutkan pada Sabtu 2 September 2023 karena adanya kekeliruan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
Menanggapi pertanyaan anggota DPRD Sawahlunto Afdal, Adepron, Lazuardi, Masril dan Elfira Rita Dewi terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kepala BPKAD Sawahlunto Afridarman menyampaikan bahwasanya defisit senilai Rp79 miliar pada APBD 2023 awal menjadi Rp86 miliar di APBD Perubahan.
"Jadi memang, kondisi ini yang sangat sulit di tahun 2023. Saya sudah hampir 12 tahun menjadi tim TAPD, saya belum pernah merasakan kondisi yang sesulit 2023. Tahun kemarin kita menyampaikan berpotensi tekor, berpotensi gagal bayar. Tapi, kalau sekarang kita gagal bayar," ucap Afridarman.
"Jadi kemarin, makanya dengan kondisi ini, tentunya kegiatan-kegiatan dengan defisit ini, upaya cuma dua. Untuk memaksimalkan pendapatan daerah, ini sedang kita upayakan baik melalui surat atau penyampaian ke pemerintah pusat. Kedua, merasionalkan belanja, inilah yang sudah kita lakukan intens dengan rapat bersama TAPD dan menyampaikan kepada wali kota. Berdasarkan rapat TAPD, harus melakukan rasional anggaran," sambungnya lagi.
Masih dalam rapat, Masril mengingatkan kepada pemerintah daerah berdasarkan dokumen-dokumen yang ia terima berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usulan masyarakat melalui Pokok-pokok Pikiran (Pokir) yang tidak terlaksana pada APBD awal tahun 2023 dialihkan dalam pergeseran anggaran perubahan.
"Saya masih ingat, waktu itu kita rapat di Hall PTBA. Waktu itu mikropon yang saya pecahkan, mungkin pada hari ini, kalau tidak ada jawaban dari pemerintah daerah, bisa saja saya lemparkan kepada pemerintah daerah mikropon itu. Karena, apa kegiatan yang saya usulkan dan masing-masing anggota dewan pada waktu itu yang telah ditandatangani oleh pimpinan DPRD tidak dihargai oleh pemerintah daerah," sebut Masril sambil menepuk meja dengan keras.
Reaksi Masril tersebut, mendapat interupsi dari Wakil Ketua I DPRD Sawahlunto, Jaswandi, bahwasanya tidak perlu memukul meja. "Izin pimpinan. Tolong rapat ini tidak dilaksanakan dengan emosi. Silahkan diusulkan, kita saling menghargai. Sampaikan saja baik-baik," seru Jaswandi.
Menyikapi keterbatasan anggaran ini, Ketua DPRD Eka Wahyu menyoroti Kota Sawahlunto yang angka kemiskinannya terendah di Indonesia. Hal ini tentu bertolak belakang dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya
Dalam rapat ini, DPRD Kota Sawahlunto kembali mengingatkan pemerintah Daerah agar memprioritaskan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) asli Kota Sawahlunto agar dapat diakomodir dan lebih diperhatikan lagi kedepannya.
** ril
0 Komentar