Padang,Editor– Terkuaknya dugaan penyelewengan dana hingga Rp5 miliar yang dilakukan pejabat Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengejutkan masyarakat. Desakan agar kasus ini segera dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) pun menguat. Pasalnya, banyak yang berpandangan meminta jatah atau setoran yang dilakukan pejabat teras provinsi itu memenuhi unsur korupsi.
Seperti desakan yang datang dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar. Mereka menilai jika berkaca dari pola penyimpangan dan penyelewengan pajak daerah yang disebut-sebut diduga dilakukan Kepala Bapenda Sumbar, Maswar Dedi, dengan cara meminta jatah atau setoran kepada jajaran Kepala UPTD Samsat di daerah, kasus ini telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Namun demikian, PBHI meminta agar kepastian ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi ini dalam kasus ini, baru bisa dipastikan kesahihan dan kebenarannya apabila kasus ini telah resmi dilimpahkan Inspektorat Sumbar kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, kepolisian atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sebenarnya gampang saja, tinggal mengejar informasi dari kepala UPTD Samsat yang ada di kabupaten/kota saja, apakah pungutan seperti ini benar-benar terjadi. Jika itu dikejar mungkin kasus ini bisa dibongkar tuntas,” ungkap Ketua PBHI Sumbar, Ihsan Risandi, kepada Haluan Rabu 29 Nobember 2023 di Padang.
Ihsan menilai, kasus ini akan bisa dibongkar dan dibuka seterang-terangnya apabila para kepala UPTD Samsat yang menjadi korban pungli yang diduga dilakukan oleh atasannya bersikap kooperatif dan bersedia memberikan penjelasan secara jujur kepada aparat yang berwenang.
“Karena kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat, maka seharusnya masyarakat bersangkutan sebaiknya juga membuat laporan resmi kepada Kejaksaan maupun bagian Tipikor Polda,” ucapnya.
Ihsan berharap, Inspektorat Sumbar hendaknya bisa menangani kasus ini dengan bijak, serius, profesional serta terbuka kepada publik. Apalagi kasus ini menyangkut dengan uang pajak yang dibayarkan rutin oleh masyarakat kepada pemerintah.
“Jika tidak ingin kepercayaan dan ketaatan pajak masyarakat menurun, pemerintah daerah, terutama Inspektorat yang menangani kasus ini mesti terbuka dan kalau perlu menggandeng aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus ini,” pungkasnya.
PBHI Sumbar juga meminta masyarakat pembayar pajak di Sumbar untuk menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi munculnya dugaan skandal penyimpangan dan penyelewengan pajak daerah senilai Rp5 miliar yang sedang didalami Inspektorat Sumbar di lingkungan Bapenda Sumbar.
“Meski demikian, Inspektorat Sumbar harus berani membuka hasil pemeriksaan khusus yang telah selesai dilakukan di Bapenda Sumbar. Apalagi ini menyangkut anggaran pendapatan negara yang bersumber kepada pajak,” ujarnya.
Ikhsan menegaskan, dana pajak pendapatan daerah yang dikutip secara rutin dari setiap masyarakat wajib pajak, mesti dikelola sebaik-baiknya oleh pemerintah dan digunakan seluas-luasnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan aspek transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pajak uang rakyat kepada publik itu pun, tetap harus dipastikan berjalan meskipun pemerintah daerah sedang menangani suatu kasus yang berkaitan dengan penyimpangan dan penyelewengan dana pajak.
**
.jpg)
0 Komentar