Mantan Kepala Dinas PU PR Mentawai, Elfi setelah sidang
Padang,Editor -Sidang kasus dugaan korupsi PU PR Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan terdakwa mantan Kepala Dinas PU Mentawai Elfi bersama Febrinaldy selaku pejabat pembuat komitmen dan Metridoni menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sidang ini mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Padang, jalan Khatib Sulaiman, Selasa 12 Desember 2023
Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat saksi mulai dari Ketua Perencanaan Anggaran Biaya Rido Hutasoit, Roni Novriandi sebagai tim perencana bersama dengan anggota Khairuddin serta tim pengawas Ismet Is.
 |
| Febrinaldy selaku pejabat pembuat komitmen dan Metridoni menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan |
Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa SK mereka diketahui setelah Polda Sumbar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan bahkan salah satu saksi Rido Hutasoit sempat berbelit-belit saat memberikan keterangan banyak mengaku lupa. Akibat jawaban seperti hakim yang diketahui Juandra ini menegur saksi. “Semuanya tidak ingat uang diterima tidak ingat pertemuan juga tidak ingat,” katanya dalam sidang.
 |
| Mantan Kepala Dinas PU PR Mentawai, Elfi , dan pejabat pembuat komitmen Febrinaldy |
Jaksa penuntut umum Ardona Bustari cs ini melontarkan beberapa pertanyaan, salah satunya kepada saksi Rido Husatoit sebagai ketua perencanaan anggaran hanya menandatangani rancangan anggaran biaya tanpa ikut menyusun. “Saya tidak tahu siapa yang membuat RAB,” jawab Rido.
Kemudian Rido mendapat surat perintah tugas untuk melakukan survei di jalan Dusun Berkat Baru dan Berkat Lama. “Saat itu saya mendapat perintah melakukan survei ke Berkat Lama dan Baru, kondisi jalannya rusak, beton sudah banyak yang pecah, gorong-gorong tersumbat,” kata Rido.
 |
| Saksi PerencanaanSK mereka diketahui setelah Polda Sumbar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) |
Lanjut Rido setelah kembali ke kantor dia tidak membuat laporan tertulis namun yang tetap menerima honor perjalanan dinas, senilai Rp3.060.000, namun Rido tidak ingat berapa kali dia terima. “Saya pergi berdasarkan surat perintah tugas saat itu belum ada SKnya. Kemudian saya tidak tahu lagi apa hasilnya,” katanya.
Khairudin jabatan Analisa Tata Ruang Mengakui meriman dalam bentuk pinjaman sebanyak 5 juta dalam di ruang sidang pengadilan padang
Karena saksi Rido Hutasoit tersebut sering lupa hakim Juandra langsung menyorot SK sebagai ketua tim perencanaan, kenapa selesai program baru mengetahui SK. “Setelah itu cuma tanda tangani, tanpa perintah, tanpa tanya RAB yang disodorkan Metridoni langsung saudara tandatangani, ini pasti saudara tahu soal RAB, tidak ada terlibat menyusun kok mau tanda tangani RAB tersebut. Saudara lain ditanya lain dijawab,” kata Juandra.
Sementara Ismet Is sebagai pengawas juga mendapat sorotan dari jaksa, hakim dan pengacara terdakwa. Dalam kasus ini yang menyandung mantan Kadis PU PR Mentawai ini, Ismet bertugas sebagai pengawas, namun meski dia sebagai pengawas dia tidak melakukan pengawasan. Tapi tetap menerima honor yang diberikan staf pembantu keuangan.
“Saya tidak tahu, saya tidak pernah melaksanakan tugas, saya mengetahuinya sebagai pengawas setelah ada pemeriksaan BPK. Saat itu zaman covid saya tiga bulan tidak masuk ke Mentawai selama 3 bulan ada di Batusangkar kami masuk kantor dibatasi komunikasi kurang ke dinas. Terima honor ada tim administrasi yang membantu apakah ini honor atau PPD kami di kasih amplop siap itu sudah,” terangnya.
Hakim anggota Widi Irfani, mencurigai anggaran dana Rp10 miliar ini menjadi bancakan oknum di pemerintah. “Bagaimana kita mau maju, Mentawai segitu terkenal, segitu indahnya tapi ngak maju-maju. Mau nanya pasti banyak tidak tahu. Jangan-jangan tidak pernah tinggal di sana,” katanya.
Usai persidangan tersebut hakim Juandra meminta saksi bagian administrasi PU Mentawai yang telah mengeluarkan SK para saksi ini. “Tadi saksi mengatakan SK mereka baru diketahui setelah diperiksa polisi dan BPK, jadi kita ingin tahu bagaimana prosedur SK mereka ini,” katanya.
Setelah lakukan sidang sejak pukul 10.00 WIB dan sempat menskor sidang pada pukul 14.00 WIB dilanjutkan pada pukul 15.00 WIB dan sidang hari ini ditutup sekitar pukul 17.30 WIB. Sidang dilanjutkan pada 19 Desember 2023 dengan agenda mendengar keterangan saksi.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan terkait dana swakelola pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pekerjaan pembangunan jalan non status oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2020 total anggaran tersebut senilai Rp10 miliar lebih dan diduga dikorupsi senilai Rp4,9 miliar.
Ketiga terdakwa diberikan dakwaan primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.
subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.
**Afridon,
0 Komentar