Sumbar Studi Klinik Hoaks Diskominfo Jatim untuk Tingkatkan Literasi Digital

Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dan Wartawan Peduli Hoaks Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur

Surabaya, Editor -29 Mei 2024 – Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dan Wartawan Peduli Hoaks Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur (Jatim) untuk mempelajari aplikasi klinik hoaks dan literasi digital. Kunjungan ini berlangsung pada Rabu, 29 Mei 2024, dan dipimpin oleh Kepala Biro Adpim Sumbar, Mursalim, bersama jajaran, termasuk Komisioner KPU Sumbar Jons Manedi dan Kabag Humas KPU Sumbar Sutrisno. Anggota DPRD Sumbar, Desrio Putra, serta belasan wartawan peduli hoaks Sumbar turut hadir.

Disambut hangat oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, Putut Darmawan, dan jajarannya, delegasi Sumbar mengupas tuntas metode Diskominfo Jatim dalam menangkal hoaks dan meningkatkan literasi digital.

Kepala Biro Adpim Sumbar, Mursalim, menyoroti banyaknya informasi hoaks yang tersebar di media sosial akibat kurangnya penyaringan informasi. "Dari analis pakar di asosiasi pengguna jasa internet Indonesia, pengguna media sosial cenderung tidak menyaring informasi sebelum membagikannya, yang berakibat pada penyebaran hoaks dan dampak negatif lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Mursalim menekankan pentingnya metode "prebunking" dan "debunking" yang diterapkan Diskominfo Jatim untuk menangkal hoaks dan informasi tak berdasar.

Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi, juga menyoroti ancaman hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. "Hoaks dan hate speech menjadi ancaman bagi nilai demokrasi di Pilkada. Jurnalis harus menghindari mengutip informasi hoaks dan menjaga integritas berita sesuai dengan kode etik jurnalis," tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat upaya Sumbar dalam menangkal hoaks dan meningkatkan literasi digital di provinsi tersebut, serta menjaga kualitas informasi menjelang Pilkada 2024.

** Afridon.