 |
| Anggota DPR RI dari Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi |
Jakarta, Editor – Jalur lintas Sumatera Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok telah lama menjadi perhatian publik, terutama karena sering terjadi longsor di sepanjang jalan tersebut. Wacana pembangunan flyover di jalur ini kembali muncul, namun menurut Anggota DPR RI dari Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi, rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum ada anggaran yang dialokasikan.
Athari, legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN), menyesalkan pernyataan Andre Rosiade, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, yang menyebutkan bahwa pembangunan flyover akan dimulai pada Juni 2023. Athari menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan belum ada pembahasan terkait flyover ini di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Orang itu mengklaim, suratnya sudah masuk ke pusat. Saya berada di Komisi V dan di Badan Anggaran (Banggar). Saya belum dapat suratnya dan tidak tahu suratnya kemana. Bahkan, katanya bulan Juni 2023 akan dimulai, serta disebutkan sebelum dia lengser proyek itu selesai. Untuk diketahui, itu bukan proyek kecil, yang setahun bisa selesai, dan anggrannya bukan miliaran, tetapi triliunan. Saya tegaskan itu kabar bohong. Belum ada anggaran untuk Flyover untuk Sitinjau Lauik. Jadi jangan bodohi masyarakat,” ujar Athari.
Athari merasa perlu memberikan klarifikasi agar masyarakat Sumatera Barat tidak mendapatkan informasi yang salah, terutama jika digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Dia juga menyoroti bahwa pembangunan flyover ini membutuhkan anggaran yang besar dan proses yang panjang, sehingga tidak mungkin bisa selesai dalam waktu singkat.
Athari juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini masih fokus pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan dan pemulihan ekonomi rakyat, sehingga anggaran untuk proyek-proyek lainnya, termasuk flyover Sitinjau Lauik, belum tersedia. Meski demikian, ia terus memperjuangkan penanganan jalur Sitinjau Lauik di Komisi V DPR RI, khususnya terkait kemacetan dan longsor.
Mengenai kerjasama dengan PT Hutama Karya, Athari menegaskan bahwa proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) harus dilakukan secara transparan dan tidak bisa hanya berdasarkan klaim sepihak. Ia mengkritik pernyataan Andre Rosiade yang seolah-olah memberikan harapan palsu kepada masyarakat.
"Jangan hanya demi hasrat politik, atau cuma karena kecemasan perolehan suara, karena pemilu sudah dekat. Ini offside namanya. Jadi, kepada bapak yang disana, jangan lagi bohongi masyarakat saya. Karena menurut saya dia sudah banyak membohongi masyarakat saya, dengan cerita-cerita yang dia buat sendiri. Saran saya, bapak itu ke dokter dulu, diperiksa,” tegas Athari.
Polemik ini muncul setelah proposal Pemprov Sumatera Barat untuk membangun flyover di jalur Sitinjau Lauik ditolak oleh Kementerian PUPR. Andre Rosiade, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa ia akan mengupayakan solusi lain dengan melibatkan PT Hutama Karya untuk mengajukan proposal ke Kementerian PUPR.
Namun, Athari mengingatkan bahwa proses tender dan kerjasama semacam ini harus dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Ia berharap ke depan, informasi yang disampaikan kepada publik lebih akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik semata
**Afridon
.
0 Komentar