" Dinamika Pilkada 2024: John Kenedy Azis vs Suhatri Bur, Pertarungan Menuju Kotak Kosong"


Strategi calon kepala daerah (cakada) melawan "kotak kosong" 


Padang Pariaman, Editor – Aura panas kontestasi politik nasional dalam Pilkada serentak 2024 kali ini memancarkan suasana yang tidak sehat bagi demokrasi kita. Strategi calon kepala daerah (cakada) melawan "kotak kosong" semakin marak diperbincangkan dan diupayakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Padang Pariaman. Fenomena ini mencerminkan dinamika politik yang tidak selalu mengedepankan etika dan moralitas dalam berpolitik.


Dari informasi yang awak terima dan telah terverifikasi di berbagai media mainstream, setidaknya ada 20 daerah di Indonesia yang berpotensi menghadapi skenario kotak kosong dalam Pilkada 2024. Kondisi ini menggambarkan tindakan pragmatisme politik yang mengabaikan esensi demokrasi, meskipun secara hukum tidak dilarang.


Upaya calon kepala daerah untuk memborong partai politik dalam Pilkada serentak 2024 ini memperlihatkan bahwa energi yang timbul dari strategi ini mencerminkan pendidikan politik yang tidak etis. Namun, inilah realitas politik yang kita hadapi. Skema yang dijalankan kembali pada niat dari para calon dan tim suksesnya.


Di Kabupaten Padang Pariaman, isu kotak kosong ini juga turut mengemuka, terutama dalam pertarungan antara John Kenedy Azis (JKA) dan petahana Suhatri Bur (SB). Potensi skenario ini terjadi cukup besar, mengingat JKA telah berhasil mengamankan dukungan 29 kursi di DPRD Padang Pariaman dari total 40 kursi hasil Pemilu 2024, sementara SB hanya menyisakan 11 kursi untuk koalisinya.


Partai-partai yang mendukung JKA antara lain: Partai Golkar (5), NasDem (5), Demokrat (4), PKS (4), PKB (5), PDIP (1), dan Gerindra (5). Sementara SB mendapat dukungan dari PAN (7) dan PPP (4). Namun, belakangan ini beredar kabar bahwa JKA masih berusaha merebut PPP dari tangan SB, yang berpotensi menggagalkan SB dalam memenuhi syarat minimal dukungan parpol sebanyak 8 kursi di DPRD untuk maju di Pilkada.


Perebutan PPP ini masih berlangsung di tingkat DPP, tetapi apakah SB akan berdiam diri? Tentunya tidak. Seperti kata UAS dalam salah satu ceramahnya, "sombong terhadap kesombongan adalah bagian dari ibadah." Dengan demikian, SB harus segera bergerak untuk membalikkan keadaan. Nada-nada bias yang menyebut SB akan melakukan perlawanan mulai muncul, terutama mengingat gangguan dari sesama kompetitor di partai koalisinya cukup mengganggu loyalis SB.


Jika SB berhasil membalikkan situasi ini, kontestasi politik di Padang Pariaman akan mengalami dinamika yang menarik menjelang penetapan pasangan calon di KPU pada 29 Agustus mendatang.



**  Afridon


Posting Komentar

0 Komentar