Pasar Dharmasraya Terancam Mangkrak: Proyek Rp 84,7 Miliar Terlambat

Proyek besar dengan anggaran mencapai Rp 84,7 miliar

Dharmasraya,Editor -Pasar Dharmasraya yang digadang-gadang menjadi pusat perdagangan modern di Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, terancam tidak selesai tepat waktu. Proyek besar dengan anggaran mencapai Rp 84,7 miliar ini kini menuai perhatian, bukan karena pencapaian konstruksinya, tetapi karena potensi keterlambatan yang mengintai.

 Menurut investigasi terbaru oleh Afrinaldi, seorang pengamat pembangunan di Sumatera Barat, proyek ini baru mencapai tahap pembesian lantai dua, meski sudah berjalan sembilan bulan. Dengan masa pelaksanaan yang tersisa hanya beberapa bulan lagi, keraguan mulai muncul tentang kemampuan proyek ini untuk diselesaikan sesuai target, yakni pada Desember 2024.

Lebih parahnya, ditemukan dugaan bahwa pembayaran material dari kontraktor kepada supplier masih tertunda sejak Maret 2024. Akibatnya, beberapa toko material yang terlibat dalam pasokan bahan bangunan menghentikan pengiriman material, yang tentunya menambah hambatan dalam proses konstruksi.

Afrinaldi menyebutkan bahwa situasi ini sangat mengkhawatirkan, mengingat pentingnya pasar ini bagi masyarakat Dharmasraya. Pasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menjadi pusat perdagangan yang signifikan. Namun, dengan progres pembangunan yang lambat, harapan tersebut bisa jadi pupus.

Menanggapi hal ini, Satker BPPW Sumbar, Rocky Adam, menyampaikan melalui pesan WhatsApp bahwa mereka sedang melakukan percepatan proyek. "Kalau terlambat, akan diberikan mekanisme denda," ujarnya singkat. Namun, pernyataan ini belum menjawab kekhawatiran terkait potensi keterlambatan yang sudah terlihat jelas di lapangan.

Pembangunan Pasar Dharmasraya yang penuh harapan kini dibayangi potensi kegagalan untuk selesai tepat waktu. Dengan berbagai kendala yang dihadapi, dari keterlambatan hingga masalah pembayaran material, pihak terkait harus segera mencari solusi untuk memastikan proyek ini tidak hanya selesai, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Jika tidak, sanksi denda mungkin tidak cukup untuk mengatasi dampak besar yang bisa ditimbulkan akibat keterlambatan ini bagi perekonomian lokal

**Afridon