HPN 2025 Tetap di Riau: Keputusan Pleno PWI

Pengurus PWI Pusat periode 2023-2028 menggelar rapat pleno perdana di Jakarta


Jakarta ,Editor -Setelah genap satu bulan pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung pada 18 Agustus 2024, Pengurus PWI Pusat periode 2023-2028 menggelar rapat pleno perdana di Jakarta. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memulai program-program strategis yang akan mengarahkan jalannya organisasi lima tahun ke depan Rabu 18 September 2024

"Agenda utama kami kali ini adalah silaturahmi dan perkenalan antar-pengurus yang diamanahkan melalui formatur KLB PWI. Ini adalah langkah awal untuk membangun sinergi dan kekompakan dalam menjalankan roda organisasi," ungkap Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, di hadapan media.

Rapat pleno yang berlangsung di Gedung Dewan Pers ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dalam tubuh PWI, seperti Ketua Dewan Kehormatan, Sasongko Tedjo, Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Timbo Siahaan, Ketua Dewan Penasehat, Ilham Bintang, dan Wakil Ketua Dewan Penasehat, Atal S Depari. Hadir pula Ketua Dewan Pakar, Dhimam Abror, dan Sekretaris Dewan Pakar, Nurjaman Mochtar

Dalam suasana yang penuh semangat, para pengurus harian seperti Zulmansyah, Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi, dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto, turut merapatkan berbagai kebijakan yang akan segera dijalankan. Beberapa keputusan penting dihasilkan dalam rapat ini, salah satunya adalah segera menempati kantor baru PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers. Keputusan ini diambil berdasarkan saran dari Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan PWI.

Atal S Depari, mantan Ketua Umum PWI Pusat periode 2018-2023, turut memberikan dorongan semangat kepada para pengurus baru. "Mari kita tempati kantor PWI di Dewan Pers dengan semangat baru. Saya siap bersama-sama menjalankan amanah ini. Merdeka!" ujarnya penuh antusias.

Selain itu, keputusan strategis lain yang dihasilkan dalam pleno ini adalah penetapan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tetap akan diselenggarakan di Provinsi Riau, sesuai dengan hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024.

Pengurus PWI Provinsi yang belum dilantik, seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Papua Barat Daya, diharapkan segera menentukan jadwal pelantikan. Zulmansyah menegaskan bahwa hanya pengurus yang terbentuk melalui konferensi provinsi yang sah dan legal. "Abaikan saja pengurus sementara yang tidak terbentuk melalui konferensi provinsi. Mereka tidak sah dan ilegal. Fokus kita adalah pengurus yang resmi," tegas Zulmansyah.

Keputusan lain yang disorot dalam rapat ini adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mandiri yang akan diselenggarakan oleh PWI Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Para pengurus diinstruksikan untuk segera berkoordinasi dengan Direktur UKW PWI Pusat, Aat Surya Safaat.

Di sisi lain, Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat PWI, mengingatkan pentingnya menjaga etika, moralitas, dan integritas dalam profesi wartawan. "Jangan sampai ada kasus yang mencoreng nama baik PWI. Wartawan harus menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan PWI," ujar Ilham tegas.

Dengan berbagai keputusan yang telah diambil, kepengurusan PWI Pusat hasil KLB ini semakin meneguhkan posisinya sebagai badan yang sah di mata hukum. Berbagai kegiatan penting seperti UKW, Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI), dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

Rapat pleno perdana ini bukan hanya sekadar ajang perkenalan, tetapi juga menjadi langkah awal menuju konsolidasi organisasi yang lebih kuat dan berintegritas, dengan tujuan memperkuat peran dan posisi PWI sebagai organisasi pers yang terpercaya di Indonesia.


**Afridon.


.

Posting Komentar

0 Komentar