Jakarta,Editor -Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis temuan dan rekomendasinya terkait beberapa kendala yang muncul di lapangan. Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada 30 Oktober 2024, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kementeriannya telah menerima dua laporan hasil pemeriksaan dari BPK, dengan total 108 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, 51 rekomendasi ditujukan untuk proyek IKN.
Menurut Dody, sebagian besar temuan BPK terkait IKN adalah masalah administrasi dan prosedur yang belum sepenuhnya sesuai. Meski begitu, ia menegaskan bahwa hal ini tidak mempengaruhi efisiensi jalannya proyek. “Alhamdulillah, tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN,” jelasnya, menambahkan bahwa sebagian besar rekomendasi adalah untuk memperbaiki proses internal.
Selain masalah administrasi, laporan BPK juga mengungkapkan beberapa kendala di lapangan, seperti belum tuntasnya pelepasan kawasan hutan seluas 2.085 hektare dari total 36.150 hektare lahan yang disiapkan. Hingga saat ini, lahan tersebut masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya Hak Pengelolaan Lahan (HPL), serta sertifikasi atas lima area hasil pengadaan tanah belum rampung. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Kementerian PU dalam memastikan kesiapan infrastruktur IKN.
Masalah lain yang disoroti adalah rantai pasok bahan material dan peralatan konstruksi yang belum optimal. Beberapa tantangan seperti terbatasnya pasokan material, harga pasar yang sulit dikendalikan, dan kekurangan pasokan air untuk pengolahan beton menjadi isu yang harus diatasi. Di samping itu, fasilitas pelabuhan bongkar muat yang direncanakan untuk mendukung pengiriman material juga belum siap sepenuhnya, sehingga berdampak pada kelancaran pengiriman material ke lokasi proyek.
Meski berbagai tantangan dihadapi, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Dari total 108 rekomendasi, 99 di antaranya telah mulai ditindaklanjuti, termasuk 46 rekomendasi terkait IKN. Menteri Dody mengungkapkan bahwa proses perbaikan terus dilakukan agar target pembangunan tahap pertama IKN dapat tercapai.
Dengan sorotan yang tinggi dari masyarakat dan pemantauan ketat dari BPK, pembangunan IKN memasuki tahap krusial. Berbagai kendala yang diungkapkan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan proyek IKN sesuai target waktu yang ditetapkan, sembari memastikan seluruh prosedur administrasi dan teknis berjalan sesuai standar.
** tim
0 Komentar