 |
| Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron |
Jakarta –Editor - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang Kalimantan Selatan. OTT ini menyasar kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Namun, sorotan terbesar adalah pada Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang meskipun diduga terlibat, belum ikut ditangkap dalam operasi tersebut. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan publik.Minggu, 6 Oktober 2024
Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menahan enam tersangka, termasuk Kadis PUPR Kalsel, Ahmad Solhan; Kabid Cipta Karya, Yulianti Erlynah; Plt Kabag Rumah Tangga Gubernur, Agustya Febry Andrean; serta dua pengusaha, Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Mereka diduga terlibat dalam skema suap yang mengalir dari proyek pengadaan barang dan jasa. Uang suap yang diterima diperkirakan mencapai Rp 12 miliar serta USD 500.
Mengapa Gubernur Sahbirin Noor Belum Ditangkap?
Meski Sahbirin Noor juga disebut-sebut terlibat, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengklarifikasi bahwa Gubernur belum ditangkap karena KPK belum menemukan bukti uang terkait kasus tersebut pada dirinya. "Operasi ini mengikuti aliran uang, dan bukti yang ditemukan pada penerima atau pemberi itulah yang menjadi dasar penangkapan," ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024.
Namun, KPK memastikan bahwa pemanggilan Sahbirin Noor sebagai tersangka hanya soal waktu. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan bahwa prosedur pemanggilan akan segera dilakukan. "Jika tidak hadir, kita panggil lagi. Jika tetap mangkir, kita akan keluarkan status DPO (Daftar Pencarian Orang)," tegas Ghufron.
Dinamika Kasus dan Pengaruh Politik
Kasus ini menjadi sorotan tidak hanya karena melibatkan pejabat tinggi daerah, tetapi juga karena skala korupsi yang mencengangkan. Publik Kalsel kini menunggu langkah KPK berikutnya. Selain Sahbirin Noor, sejumlah pejabat lain turut terseret, dan KPK berjanji mengusut tuntas kasus ini. Pertanyaannya kini, bagaimana nasib Sahbirin Noor dan dampaknya terhadap dinamika politik di Kalimantan Selatan?
Dengan KPK mengamankan bukti uang dan beberapa tersangka lainnya telah ditahan, tekanan terhadap Sahbirin semakin meningkat. Terlepas dari apakah ia langsung terlibat atau tidak, kasus ini telah menodai citra kepemimpinan di provinsi tersebut.
Meski belum ada keputusan final mengenai Sahbirin Noor, kasus ini memberikan pesan kuat mengenai pentingnya transparansi dan penegakan hukum dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. KPK kini berada di bawah sorotan, dengan publik berharap pada ketegasan mereka dalam memberantas korupsi di tanah air
**tim
.
0 Komentar