" APBD Terbatas, Proyek Jembatan Kepocong Terkendala Material"

 

Kepala Dinas PUPR, El Abdes Arsyam,

Padang Pariaman, Editor -Di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan Jembatan Kepocong menjadi sorotan utama. Proyek ini dirancang sebagai akses vital yang menghubungkan Jorong Toboh Ketek dengan Jorong Pakandangan, dan menjadi nadi bagi lalu lintas masyarakat serta pengangkutan barang. Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, melalui Dinas PUPR, mengalokasikan dana sebesar Rp 500 juta untuk tahap pertama pembangunan. Tahun 2024, proyek ini dilanjutkan dengan tambahan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar, namun perkembangan di lapangan masih menghadapi kendala yang perlu mendapat perhatian.

Saat Beritaeditirial.com bersama tim menyambangi lokasi, terlihat hanya tiga pekerja yang aktif di lapangan. Di sela-sela istirahat, salah seorang pekerja mengungkapkan bahwa pekerjaan tertunda karena keterlambatan pasokan material. “Material belum masuk, jadi pekerja menunggu,” ujarnya pada Kamis, 31 Oktober 2024. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika beberapa pekerja terlihat tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Agung, bagian logistik proyek, menyatakan sudah mengingatkan pentingnya APD namun tak jarang arahan itu tidak ditaati oleh pekerja.

Babinsa Toboh Ketek Harapkan Penyelesaian Tepat Waktu  Aipda Eko Prasetyo, Babinsa Toboh Ketek dari Polsek Sicincin, berharap jembatan ini mampu menunjang ekonomi warga setempat. Ia mengingatkan agar konsultan pengawas selalu berada di lokasi demi memastikan pengerjaan sesuai spesifikasi yang diharapkan. “Pengawasan sangat penting. Bagaimana mereka bisa bekerja jika tak ada panduan di lapangan? Kami berharap pemerintah memperhatikan hal ini,” ujar Eko.

Kepala Dinas PUPR: Percepat Penyelesaian Proyek Sesuai Kontrak

Menanggapi kondisi lapangan, Kepala Dinas PUPR, El Abdes Arsyam, menegaskan agar pelaksana proyek, CV. Avindo, dan konsultan pengawas, CV. Azzahra Consultant, menjalankan tugas sesuai kontrak. Ia berharap pekerjaan tetap berjalan sesuai perencanaan meskipun bobot realisasi saat ini baru mencapai 9 persen, atau kurang 4 persen dari target. “Saat ini masih dalam batas toleransi, tapi kami minta mereka bekerja lebih profesional dan memanfaatkan waktu yang ada untuk percepatan,” tegasnya.

Masalah di Lapangan dan Harapan Penyelesaian Tepat Waktu

Irpano Putra, PPTK proyek, mengungkapkan bahwa pekerjaan di lapangan telah memasuki bulan pertama. Namun, kendala teknis, seperti mobilisasi material yang tertunda akibat posisi tiang listrik di lokasi pekerjaan, menghambat kemajuan proyek. Meski begitu, ia optimis bahwa bobot pekerjaan akan melonjak begitu ABT (Abutment) dan Gelagar selesai dipasang, yang diharapkan bisa mencapai 80 persen.

Pengawasan Miring Sumuran Menjadi Sorotan Aktivis Anti Korupsi

Bader Samsu, aktivis dari Lembaga Reclassering Indonesia (LRI), mengapresiasi peran aktif Kepala Dinas PUPR dalam memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi. Namun, ia juga menyoroti beberapa aspek teknis di lapangan, terutama posisi sumuran yang tampak miring. “Jembatan Kepocong ini akses penting bagi masyarakat. Kami berharap Dinas PUPR menegur kontraktor dan melakukan perbaikan demi kokohnya struktur jembatan,” tegasnya.

Sebagai proyek vital, Jembatan Kepocong diharapkan mampu menjadi penghubung ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai kendala teknis dan koordinasi yang ditemukan di lapangan menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Pemerintah dan pihak terkait dituntut untuk terus mengawal pembangunan ini agar jembatan benar-benar berdiri kokoh dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat.

**Afridon