Padang Editor , -Di tepian aliran Sungai Batang Air Dingin di Balai Gadang, Koto Tangah, Kota Padang, proyek rehabilitasi prasarana air baku yang digarap oleh CV. Rangkayo Basa menuai kritik tajam dari warga setempat. Proyek senilai Rp4,571 miliar ini, yang sejatinya diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat, justru dinilai mengecewakan dan bahkan terkesan asal-asalan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah kualitas konstruksi ini layak, dan benarkah sudah sesuai standar?
Mengalirkan air ke intake dengan membangun bendungan adalah misi utama proyek ini. Namun, dari pantauan di lapangan, proyek ini menggunakan material yang dinilai meragukan. Media yang melakukan investigasi Senin 11 November 2024, menemukan bahwa pekerjaan pengecoran menggunakan semen bermerek "Merdeka," bukan "Holmik" seperti yang direncanakan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya). Selain itu, batu-batu berbalut kawat besi yang digunakan juga menuai keraguan.
Ketika diwawancarai, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Dian, menjelaskan adanya tantangan logistik. "Sesuai RAB, pengecoran bendungan seharusnya menggunakan semen yang diangkut truk pengaduk, tetapi kondisi jalan yang sulit memaksa truk stand by di lokasi," ungkap Dian di sebuah warung kopi di depan kantornya pada 4 November 2024. Walau demikian, dia menyadari bahwa kondisi tersebut tidak ideal dan telah berencana memanggil kontraktor untuk mediasi.
Namun, ketika pihak media berusaha menemui perwakilan kontraktor, Anggi, untuk klarifikasi lebih lanjut, mereka tidak mendapatkan tanggapan. Janji pertemuan dari pihak PPK untuk membahas proyek pun berujung tanpa kejelasan. Upaya lain untuk mengonfirmasi hal ini melalui Kepala Dinas PSDA BWS V, Aditia, juga menemui jalan buntu. Ketika dihubungi via telepon dan pesan, tidak ada tanggapan; upaya mendatangi kantornya pun berakhir dengan keterangan dari satpam bahwa baik Kadis maupun PPK sedang berada di luar kantor.
Bagi masyarakat sekitar, proyek ini telah menjadi perhatian khusus. "Proyek ini menggunakan dana rakyat dan tampaknya tidak sesuai aturan. Kami berharap pihak kejaksaan turun tangan, mengaudit, dan mengkaji ulang agar kualitas sesuai dengan dana yang dianggarkan," ungkap seorang warga yang menaruh harapan agar uang negara dikelola dengan lebih bertanggung jawab.
Proyek Intake Palukahan kini menjadi cermin permasalahan klasik yang kerap melanda pembangunan infrastruktur di daerah: kualitas versus keterbatasan logistik. Tanpa kejelasan tindak lanjut dan pengawasan yang lebih ketat, proyek senilai miliaran ini berpotensi menyisakan kerugian besar bagi masyarakat dan merusak kepercayaan publik.
**tim
0 Komentar