 |
tampak struktur beton yang berongga atau 'keropos', yang menimbulkan pertanyaan terkait mutu konstruksi dan pengawasan proyek yang dijalankan oleh CV. Mulya Abadi dengan konsultan pengawas dari CV. Graha Cipta Kirana. |
Pariaman Editor- Editor-Proyek pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) milik Dinas Kesehatan Kota Pariaman kini menjadi sorotan. Dengan anggaran Rp 10,7 miliar lebih, bangunan yang berlokasi di kawasan terminal Jati Kota Pariaman ini menunjukkan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, tampak struktur beton yang berongga atau 'keropos', yang menimbulkan pertanyaan terkait mutu konstruksi dan pengawasan proyek yang dijalankan oleh CV. Mulya Abadi dengan konsultan pengawas dari CV. Graha Cipta Kirana.
Pada pukul 10.00 WIB, lokasi proyek masih sepi dari kehadiran pengawas. Menurut Rusdi, pelaksana lapangan dari CV. Mulya Abadi, inspektur lapangan, Curcil, sedang di Padang untuk rapat, sementara proyek telah mencapai sekitar 74 % penyelesaian. Beberapa masalah lain turut terpantau, seperti pasir yang mengandung batu kapur yang bisa mempengaruhi kualitas plasteran dinding, yang tampak retak-retak di beberapa bagian.
Di lokasi proyek, para pekerja terlihat tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Meski APD telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), pihak pelaksana kesulitan memastikan penggunaannya di lapangan. Ibrahim, inspektur lapangan dari CV. Graha Cipta Kirana, mengaku APD telah disediakan untuk 50 orang, namun pekerja kerap mengabaikannya karena alasan kenyamanan.
Ibrahim juga menjelaskan bahwa beberapa masalah pada beton disebabkan oleh pemadatan yang kurang maksimal akibat jarak sumber listrik, sehingga alat vibrasi tak dapat menjangkau lokasi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keseluruhan struktur tetap aman.
Ditemui di kantor Dinas Kesehatan, dr. Hendri Putra, MKM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan terima kasih atas informasi yang diberikan dan berjanji akan menindaklanjuti temuan ini. "Kami akan cek langsung ke lapangan dan pastikan semua sesuai spesifikasi," ujar Hendri.
Sementara itu, Sutarman, SE, seorang aktivis anti-korupsi, mendesak pihak PPK untuk lebih tegas dalam menegur kontraktor dan pengawas yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak. Ia mengapresiasi langkah responsif PPK namun mengingatkan pentingnya ketegasan demi akuntabilitas penggunaan dana negara.
Proyek pembangunan ini diharapkan rampung pada akhir November 2024. Meski ada berbagai kendala teknis, pihak pelaksana optimis bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, terutama dengan tambahan jam lembur pekerja. Bagi masyarakat Pariaman, gedung ini diharapkan dapat berfungsi optimal untuk pelayanan kesehatan. Namun, temuan di lapangan ini mengisyaratkan pentingnya peningkatan kualitas pengawasan dalam proyek infrastruktur publik
**Afridon
.
0 Komentar