Padang Pariaman, Editor–ketua bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Zainal Abidin di Studio PadangTV, Sabtu
Debat calon bupati dan wakil bupati Padang Pariaman, yang diselenggarakan oleh KPU Padang Pariaman pada 9 November 2024 di Studio PadangTV, justru meninggalkan rasa kecewa bagi masyarakat yang berharap untuk melihat demokrasi dalam aksi langsung. Ironisnya, ajang yang seharusnya terbuka untuk publik ini malah seolah tertutup dan dibatasi, bahkan bagi para wartawan yang hadir.
Para jurnalis, yang datang dengan harapan dapat meliput debat secara komprehensif, merasa dipinggirkan oleh pengaturan acara yang terbatas. Yenni Laura, Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP), mengungkapkan kekecewaannya bahwa rekan-rekan media hanya diperbolehkan menonton dari lantai satu, melalui layar televisi kecil, bukan layar besar yang layak untuk publik. Tidak hanya itu, gangguan dari tamu yang keluar masuk untuk menggunakan fasilitas kamar mandi juga mengganggu konsentrasi jurnalis saat mencoba mengamati jalannya debat.
Tidak adanya akses untuk pengambilan foto dan dokumentasi dari sudut yang baik semakin mempertegas keterbatasan ini. Yenni menilai kondisi ini sangat tidak mendukung bagi pekerjaan jurnalistik. “Konferensi pers awalnya akan digelar di lantai satu, tapi mendadak dipindah ke lantai dua, tanpa persiapan penerangan yang memadai,” tambah Yenni.
Kekesalan ini tidak hanya dirasakan oleh media, tetapi juga oleh penonton yang hadir di studio. Ruangan yang terasa panas dan tanpa penyejuk udara membuat mereka kurang nyaman. Salah seorang penonton bahkan berkomentar, “Masa tamu atau paslon yang hadir untuk makan malah harus beli nasi di luar? Seharusnya panitia lebih siap mengurus fasilitas ini.”
Sementara itu, di luar studio, warga yang berharap bisa menonton debat secara langsung justru tidak mendapat akses. Kekecewaan warga semakin dalam ketika tidak ada layar besar atau fasilitas lain yang memungkinkan mereka ikut merasakan debat ini. Seorang pemuda, Vino Bijuangsa, menilai kinerja KPU Padang Pariaman dan PadangTV patut diberi “rapor merah.” Menurutnya, ajang debat ini justru merenggangkan jarak antara masyarakat dan demokrasi, bukan mendekatkannya.
Ketua KPU Padang Pariaman, Tuangku Zainal Abidin, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan debat kali ini. Kritik yang dilayangkan oleh warga dan media akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan debat di masa mendatang.
Sejumlah tokoh masyarakat pun menyarankan agar debat selanjutnya diadakan di daerah pemilihan masing-masing. Selain meningkatkan keterlibatan masyarakat, debat di daerah juga akan memberikan dampak ekonomi positif bagi warga yang dapat berjualan di sekitar lokasi. Salah satu tokoh masyarakat menambahkan, “Jika debat diadakan di daerah, masyarakat akan lebih terlibat dan ikut merasakan pesta demokrasi secara langsung. Ini juga bisa menjadi ajang mendewasakan para pendukung calon untuk saling menjaga etika.”
KPU Padang Pariaman diharapkan dapat lebih memperhatikan suara masyarakat yang merindukan keterbukaan dalam proses demokrasi. Sebuah pembelajaran yang tidak hanya sekadar evaluasi teknis, tetapi juga soal mendekatkan demokrasi kepada masyarakat luas.
**tim
0 Komentar