Kartu KIS Masyarakat Ditolak Rumah Sakit, Kadis DKK Padang Dianggap Menghindar Konfirmasi

 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati,

Padang, Editor - Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemegang kartu KIS di Kota Padang mengeluhkan penolakan kartu mereka di fasilitas kesehatan pemerintah. Situasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, mengingat kartu ini merupakan harapan utama mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Namun, saat media mencoba meminta penjelasan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, upaya tersebut menemui hambatan. Wartawan yang mendatangi kantor Dinas Kesehatan pada Senin  6  januari 2025  diterima oleh petugas keamanan yang menyebut Kepala Dinas sedang rapat. Namun, usai rapat, dr. Srikurnia terlihat tergesa-gesa meninggalkan kantor dengan alasan harus menghadiri acara di kantor BPJS Kesehatan Padang.

"Saya harus buru-buru ke BPJS, ada acara di sana," ujar dr. Srikurnia sambil menuju mobil dinasnya.

Di kantor BPJS, dr. Srikurnia terlihat berbincang santai dengan sejumlah ASN di pelataran parkir, meskipun sebelumnya ia menyatakan sedang dalam urusan mendesak. Saat kembali ditanya oleh wartawan, ia hanya menjawab singkat, "Belum bisa sekarang, lain waktu saja."

Kritikan tajam pun datang dari Bader Syamsu, anggota Tim Investigasi Lembaga Reclassering Indonesia (LRI) Wilayah Sumatera Barat. Ia menilai sikap menghindar Kepala Dinas mencederai tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

"Perilaku seperti ini tidak pantas ditunjukkan oleh pejabat publik. Saat masyarakat bingung dan kecewa karena KIS mereka tidak aktif, Kepala Dinas seharusnya menjelaskan, bukan menghindar," tegas Bader.

Bader juga meminta perhatian dari Wali Kota Padang terpilih, H. Fadly Amran, B.B.A Datuak Paduko Malano, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas yang dianggap tidak mencerminkan semangat melayani masyarakat.

"Visi-misi Wali Kota adalah mewujudkan clean government dan good governance. Sikap seperti ini harus jadi perhatian agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis," tambahnya.

Sementara itu, masyarakat berharap ada kejelasan mengenai status kartu KIS mereka. Penjelasan resmi dari pemerintah diharapkan segera diberikan agar keresahan ini tidak berlarut-larut.

** Afridon.