Padang, Editor – Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diharapkan menjadi pelindung kesehatan masyarakat kurang mampu justru memunculkan keresahan baru. Di Kota Padang, Sumatera Barat, sejumlah warga mengeluhkan kartu KIS mereka ditolak oleh rumah sakit pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana respons dari pihak terkait?
Kartu KIS dan Harapan yang Pupus
Kartu KIS, sebagai program unggulan pemerintah, dirancang untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Namun, akhir-akhir ini, beberapa pemegang kartu KIS mendapati bahwa kartu mereka tak lagi aktif saat hendak berobat di rumah sakit pemerintah. Hal ini memicu kebingungan sekaligus kekhawatiran di tengah masyarakat yang menggantungkan harapan pada kartu ini.
Seorang warga Padang, Siti (37), mengungkapkan kekecewaannya. “Kami ke rumah sakit dengan KIS, tapi malah diberitahu kartu ini sudah tidak berlaku. Padahal, kami sangat membutuhkan layanan kesehatan itu,” ujar Siti dengan mata berkaca-kaca.
Ketika Kadis Kesehatan Menghindar
Mencoba mencari penjelasan, wartawan media mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati. Namun, upaya ini menemui jalan buntu. Pada Senin, 6 Januari 2025, wartawan yang mendatangi kantor DKK Padang hanya mendapati serangkaian penolakan halus dari dr. Srikurnia.
Saat ditemui, dr. Srikurnia berdalih ada agenda penting di kantor BPJS Padang. “Maaf, saya harus segera ke kantor BPJS,” ujarnya sambil bergegas. Namun, hal ini tak menghalangi wartawan untuk terus mencoba mendapatkan jawaban.
Ketika ditemui di kantor BPJS, dr. Srikurnia terlihat santai berbincang dengan ASN lain di pelataran parkir. Ironisnya, ia tetap menghindar saat ditanya soal permasalahan KIS. “Belum bisa sekarang, lain waktu saja,” katanya singkat.
Kritik Tajam dari Aktivis
Sikap ini menuai kritik tajam dari Bader Syamsu, Tim Investigasi Lembaga Reclassering Indonesia (LRI) Wilayah Sumatera Barat. Menurutnya, tindakan menghindar dari wartawan mencerminkan ketidakseriusan dalam menangani persoalan publik.
“Sebagai Kepala Dinas, seharusnya ia memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui media. Ini menyangkut tugasnya untuk melayani, bukan malah menghindar,” tegas Bader.
Ia juga berharap Wali Kota Padang terpilih, H. Fadly Amran, B.B.A Datuak Paduko Malano, menata ulang kinerja pejabat dinas agar sesuai dengan visi-misi clean government dan good governance. “Perilaku ini bertentangan dengan semangat pelayanan publik yang dijanjikan Wali Kota saat kampanye,” tambahnya.
Kebingungan yang Belum Terjawab
Sementara itu, masyarakat tetap berharap ada kejelasan terkait nasib KIS mereka. “Kalau benar sudah tidak berlaku, kami harus tahu alasannya. Jangan dibiarkan seperti ini tanpa penjelasan,” keluh Hendra (45), seorang buruh harian.
Kasus ini menjadi gambaran nyata bagaimana program pemerintah yang bertujuan mulia dapat terhambat oleh lemahnya komunikasi dan koordinasi. Warga berharap ada perubahan nyata, baik dalam pelayanan maupun transparansi dari pihak terkait.
** Afridon
0 Komentar