Media Sumatera Barat Ranting 1 - 30 pembaca Terbanyak. |
Pariaman , Editor – Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pariaman terkait kerja sama dengan media massa menuai sorotan. Hal ini muncul akibat adanya anggapan bahwa dinas tersebut lebih mengutamakan media yang terafiliasi dengan tim sukses Wali Kota Pariaman dibandingkan media independen.
Sejumlah pihak menilai, Dinas Kominfo seharusnya menetapkan kerja sama dengan media yang terdaftar di Dewan Pers, memiliki pimpinan redaksi (Pimred) utama, serta wartawan perwakilan yang telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal jenjang Muda.
"Kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar lebih independen dan tidak mengikuti kehendak tim sukses. Dinas Kominfo harus menggunakan nalar sehat dalam menentukan media mana yang layak diajak bekerja sama," ujar salah satu tokoh pers Sumatera Barat yang enggan disebutkan namanya.
Salah satu poin kritik adalah nilai kontrak kerja sama yang dinilai tidak proporsional. Media yang diduga berafiliasi dengan tim sukses mendapatkan nilai kontrak hingga Rp2 juta dengan kewajiban menulis 25 berita, sementara media independen hanya memperoleh kontrak senilai Rp1,5 juta, Rp1 juta, bahkan ada yang hanya Rp750 ribu dengan kewajiban serupa.
Padahal, sejumlah media independen di Sumatera Barat seperti Sumbarkita, Harian Singgalang, Langgam, Klikpositif.com, Posmetropadang.co.id, Reportaseinvestigasi.com, Veloranews.com, Fajarsumbar.com, dan Minangkabaunews.com memiliki peringkat yang tinggi dan wartawan yang telah lulus UKW. Media-media tersebut juga telah terverifikasi oleh Dewan Pers dan kerap menyajikan pemberitaan yang objektif.
Kebijakan yang dinilai diskriminatif ini dianggap berpotensi merugikan kredibilitas Dinas Kominfo Kota Pariaman. "Kominfo harus membuka mata. Kebijakan semacam ini seharusnya mengedepankan profesionalisme dan tidak mendahulukan kepentingan politik," tambah sumber mantan Jurnals kota Pariaman yang tidak mau Sebutnya tersebut. Sabtu 25 Januari 2025
Beberapa pihak mendesak Dinas Kominfo untuk meninjau kembali kebijakan kerja sama media yang berlaku pada tahun 2025. Mereka berharap, keputusan ke depan didasarkan pada kualitas media, bukan kedekatan dengan kelompok tertentu.
Kebijakan yang transparan dan adil dalam memilih mitra media akan menciptakan kepercayaan publik yang lebih baik terhadap Dinas Kominfo sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat di Kota Pariaman.
** tim
0 Komentar