Langkah Polisi Tetapkan Tersangka: Transparansi dan Keadilan di Balik Proses Hukum

Penetapan tersangka dalam suatu kasus pidana merupakan proses yang melibatkan tahapan hukum terstruktur dan transparan. Setiap langkah dilakukan sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memastikan hak-hak semua pihak tetap terjaga. Berikut adalah tahapan yang dilalui dalam penetapan  tersangka jumat 17 Januari 2025 

1. Laporan Awal dan Penyelidikan

Kasus biasanya dimulai dari laporan masyarakat atau temuan polisi di lapangan. Informasi awal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Pada tahap ini, polisi mengumpulkan fakta awal, termasuk wawancara saksi dan pengumpulan bukti.

2. Penyidikan Mendalam

Ketika ditemukan bukti awal tindak pidana, kasus berlanjut ke penyidikan. Penyidik fokus pada pengumpulan bukti tambahan, seperti dokumen, keterangan saksi ahli, dan analisis barang bukti. Gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa yang layak ditetapkan sebagai tersangka.

3. Penetapan Tersangka

Polisi menetapkan tersangka jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, dokumen, atau petunjuk lain. Penetapan ini dituangkan dalam surat resmi.

4. Proses Penahanan

Penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum, dengan rincian berikut:

20 hari awal oleh penyidik, diperpanjang 40 hari oleh kejaksaan jika diperlukan.

Penahanan di tingkat pengadilan dapat berlangsung hingga 90 hari. Selama masa ini, tersangka memiliki hak untuk didampingi pengacara dan menerima perlakuan manusiawi.

5. Pelimpahan Berkas dan Proses Persidangan

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Jika dinyatakan lengkap (P21), kasus dilanjutkan ke pengadilan, dan status tersangka berubah menjadi terdakwa.

Hak-Hak Tersangka

Selama proses hukum, tersangka berhak:

Mengajukan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan.

Mendapatkan pendampingan hukum.

Mengakses layanan kesehatan dan perlakuan yang layak.

Pengawasan dan Transparansi

Proses ini diawasi oleh lembaga seperti Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Jika terjadi penyimpangan, tersangka dapat mengajukan praperadilan untuk menilai keabsahan penetapan dan penahanan.

Proses penetapan tersangka merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Dengan tata cara yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat.

**tim