Pagar Misterius dan Seruan Titiek Soeharto: "Jangan Takut Melawan Oligarki"

 

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto 

Jakarta, Editor – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, kembali menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya yang tegas, ia meminta seluruh kementerian untuk tidak gentar menghadapi tekanan oligarki, terutama terkait isu hak guna bangunan pagar laut yang diduga melibatkan perusahaan besar.

Pernyataan ini dilontarkan Titiek saat menjawab pertanyaan media tentang pagar misterius yang berdiri di kawasan laut dan memicu spekulasi adanya campur tangan pihak tertentu. "Kementerian tidak perlu takut melawan oligarki. DPR ada di belakang mereka untuk mendukung langkah konkret demi kepentingan rakyat," ujarnya dengan nada penuh keyakinan, sebagaimana disampaikan dalam wawancara yang diunggah oleh YouTube METRO TV, Sabtu  25 Januari 2025 .

Pagar Laut: Simbol Kuasa atau Ancaman Publik  ?

Pagar laut ini bukan sekadar penghalang fisik, melainkan menjadi simbol kontroversi terkait eksploitasi sumber daya yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Titiek menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan dalam kasus ini. "Upaya pembongkaran pagar laut harus dibarengi dengan tindakan hukum yang tegas. Pemerintah tidak boleh setengah hati," tambahnya.

Sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek menegaskan bahwa tugas pemerintah dan DPR sejatinya adalah untuk rakyat. “Tanpa harus diberitahu, kementerian harus sadar bahwa keberanian melawan oligarki adalah bagian dari komitmen kita untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Oligarki dan Tantangan Kementerian

Pernyataan Titiek ini memunculkan pertanyaan besar: seberapa besar pengaruh oligarki dalam pengambilan kebijakan publik? Dalam sejarahnya, isu penguasaan aset-aset strategis oleh segelintir kelompok selalu menjadi topik sensitif. Titiek menyampaikan bahwa sikap DPR jelas, yakni mendukung langkah berani kementerian melawan intervensi oligarki.

"Jangan takut! Kami di DPR akan mendukung penuh langkah yang diambil kementerian. Semua ini untuk kepentingan rakyat," ungkapnya dengan penuh keyakinan.

Menyongsong Langkah Konkret

Masyarakat kini menunggu aksi nyata dari kementerian terkait. Dengan dukungan DPR, diharapkan kasus pagar laut ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya laut Indonesia dan menciptakan keadilan.

Seruan Titiek Soeharto ini menjadi pengingat bahwa keberanian dalam melawan oligarki bukan sekadar retorika, melainkan tanggung jawab nyata bagi para pemimpin bangsa. Apakah pagar laut akan menjadi awal dari perubahan besar? Waktu yang akan menjawab.

**