 |
| Kepala Bappeda Sumatera Barat, Medi Iswandi |
Padang, Editor – Kepala Bappeda Sumatera Barat, Medi Iswandi, meluruskan pemberitaan terkait dugaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Provinsi Sumbar yang mencapai Rp1,1 triliun pada Desember 2024. Menurutnya, informasi tersebut adalah hasil salah tafsir dalam menghitung selisih antara pagu anggaran dan realisasi belanja tanpa memperhitungkan pendapatan yang telah diterima.
"Silpa yang benar harus dihitung dengan mengurangi realisasi belanja dari realisasi pendapatan. Selisih inilah yang disebut Silpa," jelas Medi dalam pertemuan dengan kepala Bappeda Kabupaten dan Kota di Sumbar.
Ia juga menekankan pentingnya memahami asal dana, apakah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU), karena penggunaannya sudah ditentukan dan tidak bisa dialihkan untuk keperluan lain.
Realisasi Keuangan dan Tantangan Pemprov Sumbar
Berdasarkan data dari Dashboard Pembangunan Sumbar hingga 30 Desember 2024, kondisi keuangan Pemprov menunjukkan:
Target pendapatan: Rp6,85 triliun
Realisasi pendapatan: Rp6,28 triliun
Total APBD: Rp7,01 triliun
Realisasi belanja fisik: 91,44%
Realisasi keuangan: Rp6,12 triliun atau 87,26%
Namun, Medi mengungkapkan bahwa kesulitan keuangan tetap membayangi. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Desember 2024 belum bisa dibayarkan karena ketekoran kas. "Pendapatan tidak dapat menutupi belanja," ujarnya.
Harapan Klarifikasi untuk Menghindari Kebingungan
Medi berharap klarifikasi ini dapat diteruskan oleh kepala Bappeda kepada para Sekda dan kepala daerah di Sumbar agar masyarakat tidak bingung.
Sebelumnya, sorotan juga muncul dari realisasi APBD yang mencapai 84,32%, menyisakan Rp1,1 triliun, sehingga memunculkan pertanyaan publik mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
**
0 Komentar