Efisiensi Anggaran dan Tantangan Infrastruktur: Normalisasi Sungai Batang Kandis di Tengah Kebijakan Pemerintah

 

proyek normalisasi Sungai Batang Kandis di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. 

 Padang, Editor   _Dalam beberapa bulan terakhir, efisiensi anggaran menjadi fokus utama pemerintah, terutama dalam proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen kementeriannya untuk tetap bekerja dengan anggaran yang tersedia tanpa mengurangi kualitas dan manfaat bagi masyarakat.

"Dikasih berapa pun anggarannya, PU siap bekerja dan melaksanakan tugasnya, yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, efektif, dan efisien demi kesejahteraan rakyat," ujar Menteri PU.

Proyek Normalisasi Sungai Batang Kandis

Di Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai Sumatera - V (BWSS-V) Padang, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, sedang mengerjakan proyek normalisasi Sungai Batang Kandis di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di area seluas 457 hektare dalam daerah aliran sungai tersebut.

Kegiatan ini didanai melalui LOAN JICA dan dilakukan dengan sistem kontrak multiyears, mulai dari 12 Desember 2023 hingga 12 Desember 2025. Kepala BWSS-V Padang, Naryo Widodo, ST. MT, melalui Kepala Satuan Kerja SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air WS Indragiri Akuaman, WS Kampar, dan WS Rokan, BWSS-V Padang, Arlendenovega Satria, ST. M.Eng, menjelaskan bahwa proyek ini tetap berjalan dengan progres yang telah mencapai lebih dari 50 persen.

"Untuk pekerjaan Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities di Sungai Batang Kandis, hingga saat ini masih berjalan dengan progres lebih dari 50 persen," ungkap Vega, sapaan akrabnya, saat ditemui di kantor BWSS-V Padang pada Kamis, 13 Februari 2025.

Penanganan proyek ini dilakukan mulai dari hulu Jembatan Bypass hingga muara Pasir Jambak dengan total panjang 3 kilometer. Vega berharap, jika lahan dapat tersedia dan seluruh proses berjalan lancar, maka risiko banjir dapat diminimalkan secara signifikan.

Dampak Efisiensi Anggaran

Meskipun proyek ini masih berlanjut, pihak BWSS-V Padang mengakui bahwa anggaran pekerjaan fisik masih menunggu informasi dari pusat. "Mudah-mudahan pekerjaan fisik yang dibiayai dana LOAN ini tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi," ujar Vega.

Di sisi lain, masyarakat berharap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo tidak mengurangi kesempatan kerja bagi mereka. Selama ini, proyek infrastruktur Kementerian PU terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi, muncul kekhawatiran bahwa peluang kerja akan berkurang, bahkan hilang jika anggaran untuk proyek infrastruktur semakin terbatas.

Masyarakat berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dari efisiensi anggaran, agar pembangunan infrastruktur tetap berlanjut tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Keberlanjutan proyek seperti normalisasi Sungai Batang Kandis tidak hanya berkontribusi pada mitigasi bencana, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.