Pemko Pariaman Tetap Optimal Meski Anggaran Dinas Terpangkas

Pariaman, Editor– Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat berimbas pada pemotongan anggaran di berbagai daerah, termasuk Kota Pariaman. Salah satu yang terdampak signifikan adalah perjalanan dinas (Perjadin), yang dipangkas hingga 50 persen Selasa 4 Febriuari 2025

Namun, bagi Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Roberia, kebijakan ini bukan masalah besar. Bahkan, ia bersyukur karena Perjadin masih diberi ruang, meski hanya separuh dari anggaran sebelumnya.

"Untunglah masih ada 50 persen, daripada dihilangkan sama sekali," ujar Roberia dengan nada optimis.

Efisiensi untuk Program Prioritas

Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden meminta agar Transfer ke Daerah dipotong sebesar Rp50,6 triliun, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Menurut Roberia, kebijakan ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas nasional, seperti pemberian makanan bergizi gratis, subsidi pupuk, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan rumah sakit standar di setiap daerah.

"Saya kira tidak ada masalah jika adanya efisiensi, karena tujuannya bagus juga untuk masyarakat luas," katanya.

Dampak ke Daerah, Pemda Harus Berstrategi

Bagi Pemkot Pariaman, pemangkasan Perjadin tentu menuntut efisiensi dalam pelaksanaan tugas luar kota. Namun, Roberia menegaskan bahwa hal ini bukan penghalang bagi pemerintahan daerah untuk tetap menjalankan program-programnya.

"Yang penting, kita harus tetap bekerja optimal dan menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat," tambahnya.

Meski anggaran Perjadin terpangkas, Pemkot Pariaman tetap harus menjalankan tugas koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat serta berbagai instansi lainnya. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas kerja pemerintahan daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Namun, bagi Roberia, efisiensi bukan berarti stagnasi. Justru, ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Selama kepentingan rakyat tetap diutamakan, saya yakin kita bisa menyesuaikan diri," pungkasnya

**Afridon