 |
| Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat evaluasi Pemilu Serentak 2024 |
Padang Pariaman, Editor – Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat evaluasi Pemilu Serentak 2024 bersama pemangku kepentingan dan penggiat media di Aula Sambalado, Pariaman, Minggu 2 Februari 2025 Komisioner Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, membuka acara dengan menyoroti tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu yang mencakup pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan di 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota.
Khadafi mengakui bahwa banyak pihak awalnya meragukan keberhasilan pelaksanaan Pemilu dalam satu hari. “Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat tidak menerapkan sistem seperti ini. Namun, Indonesia mampu melaksanakannya meski menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 17.000 TPS di Sumatera Barat harus melakukan pemungutan suara ulang akibat dinamika yang terjadi. Meski demikian, ia mengapresiasi jalannya pemilu yang berlangsung relatif aman. “Tidak ada kaca yang pecah, tidak ada batang yang menetes, dan tidak ada asap mengepul di Sumbar. Dinamika lebih banyak terjadi di ruang digital,” tambahnya.
Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Azwar Mardin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu, termasuk menerbitkan 26 surat imbauan serta menggelar lima kali sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan ASN. Selain itu, Bawaslu juga meresmikan "Kampung Pengawasan" di tiga nagari, yakni Sintuak, Limpato Sungai Sariak, dan Kuranji Hilir.
Dalam hal pemutakhiran data pemilih, Bawaslu melakukan pengawasan langsung sejak tahap pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih pada 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Sebanyak 103 Pengawas Nagari dikerahkan untuk memastikan validitas data pemilih dan melakukan uji petik terhadap data yang tidak terawasi secara langsung oleh Pantarlih.
KPU Padang Pariaman menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 323.367 pemilih. Namun, terdapat 30 TPS yang pemungutan suaranya tidak dimulai tepat waktu akibat kendala teknis seperti keterlambatan saksi pasangan calon.
Sebagai upaya meningkatkan transparansi, Bawaslu Padang Pariaman juga aktif menjalin kerja sama dengan media cetak, online, dan elektronik. Melalui berbagai platform media sosial, Bawaslu terus mempublikasikan informasi terkait pengawasan dan edukasi pemilu bagi masyarakat.
Evaluasi ini juga menghadirkan pembicara dari Komisi Informasi Sumbar dan Dewan Kehormatan PWI Sumbar untuk membahas peran media dalam mendukung demokrasi yang lebih baik. Diharapkan, hasil evaluasi ini dapat menjadi landasan perbaikan sistem pemilu mendatang demi terciptanya pemilu yang lebih jujur, adil, dan transparan
** Afridon.
0 Komentar