![]() |
Padang, Editor – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, resmi melantik enam Pejabat Tinggi Pratama yang akan mengisi kursi enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung pada Senin 10 Februari 2025 di Auditorium Gubernuran.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengingatkan agar mereka bekerja maksimal, penuh inovasi, dan menaati aturan hukum yang berlaku.
Berikut daftar pejabat yang dilantik:
Ahmad Zakri, dari Kepala BKD Sumbar menjadi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Fitriati, dari Kepala Biro Organisasi menjadi Kepala BKD Sumbar.
Iqbal Ramadi Payana, dari Sekda Kabupaten Tanah Datar menjadi Kadis Pangan Sumbar.
Rifda Suriani, dari Kadis Perkimtan kembali menjabat sebagai Kadis Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK).
Yozarwardi Usama Putra, dari Kadis Kehutanan menjadi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Ezendi Zein, dari Kepala Biro Hukum menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar.
Rifda Suriani: Kembali ke SDABK, Tantangan dan Harapan Baru
Kembalinya Rifda Suriani ke Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) menarik perhatian banyak pihak. Sebelumnya, Rifda dikenal sebagai figur yang memiliki rekam jejak kuat di bidang infrastruktur dan tata ruang. Kembalinya ke posisi ini menandakan kepercayaan besar dari Gubernur untuk mengawal proyek strategis, terutama dalam upaya pengelolaan sumber daya air dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Sebagai pemimpin baru di SDABK, Rifda dihadapkan pada tantangan besar, seperti peningkatan kualitas irigasi, mitigasi banjir, dan optimalisasi proyek pembangunan konstruksi. Dengan pengalaman dan komitmennya, banyak pihak berharap ia mampu membawa inovasi baru dalam sektor tersebut.
Gubernur: Pejabat Harus Inovatif dan Kolaboratif
Gubernur Mahyeldi dalam pidatonya menekankan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat adalah bentuk komitmen di hadapan Allah SWT. Ia berharap setiap kepala OPD dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari ibadah.
"Menjadi pemimpin membutuhkan pengorbanan. Jaga irama kerja yang baik di lingkungan OPD masing-masing, jalin sinergi dengan pihak lain, dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman," tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa inovasi adalah kunci utama dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia mewajibkan setiap pejabat eselon III di Pemprov Sumbar menghasilkan minimal satu inovasi per tahun.
"Tanpa inovasi, pemerintahan akan tertinggal dan lamban dalam melayani masyarakat. Selain itu, kolaborasi dan sinergi antar-OPD juga sangat penting dalam menghadapi tantangan yang ada," tambahnya.
Proses Seleksi Berbasis Meritokrasi
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa seleksi pejabat di lingkup Pemprov Sumbar dilakukan melalui uji kompetensi dengan mengedepankan sistem merit. Oleh karena itu, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
"Masih ada sejumlah jabatan Kepala OPD yang kosong dan akan segera diisi melalui mekanisme job fit atau seleksi terbuka. Kompetensi tetap menjadi faktor utama dalam penentuan pejabat yang tepat," ujarnya.
Beberapa jabatan yang masih kosong antara lain Sekda Sumbar, Kadis Kehutanan, Kadis Perkimtan, Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris DPRD Sumbar, serta beberapa Kepala Biro di lingkungan Pemprov Sumbar.
Prosesi Pelantikan yang Dihadiri Pejabat Penting
Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Sumbar, Harneli Bahar Mahyeldi, Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, serta jajaran kepala OPD dan pejabat lainnya di lingkungan Pemprov Sumbar. Acara berlangsung khidmat dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur.
Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam restrukturisasi organisasi pemerintahan di Sumbar. Dengan komitmen dan integritas, diharapkan para pejabat baru dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
** Afridon
0 Komentar