Suara Hati Pejuang PPPK: Jeritan Imel di Kantor Bupati Padang Pariaman

 

Imel, yang telah mengabdi sejak 2011, mempertanyakan alasan dirinya dengan kesehatan lainnya tidak lolos dalam seleksi PPPK

Padang Pariaman, Editor – Seorang tenaga kesehatan bernama Imel bersama rekan-rekannya menyuarakan jeritan hati di depan Kantor Bupati Padang Pariaman. Mereka menuntut kejelasan nasib setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer namun tak kunjung lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumat 21 Februari 2025

Imel, yang telah mengabdi sejak 2011, mempertanyakan alasan dirinya dengan kesehatan lainnya tidak lolos dalam seleksi PPPK. Padahal, ia telah bekerja di Puskesmas selama bertahun-tahun dan beberapa kali mendapatkan hasil tes positif dalam ujian seleksi.

“Kami sudah mengabdi lama, bertarung dalam seleksi dengan 365 peserta untuk memperebutkan 17 kursi. Kenapa kami yang sudah lama bekerja malah tersingkir?” seru Imel dengan suara lantang.

Bukan hanya sekadar menyampaikan tuntutan, Imel yang dikenal dengan ciri khas kacamata hitamnya juga memimpin orasi yang membuat para peserta aksi menangis. Dengan semangat membara, ia mendesak Kepala Dinas Kesehatan untuk lebih memperhatikan tenaga kesehatan honorer yang selama ini berjuang di garis depan, termasuk di Unit Gawat Darurat (UGD).

“Kami hanya ingin keadilan! Anak-anak kami butuh kepastian. Jangan biarkan pengabdian kami sia-sia,” tambahnya.

Imel dan rekan-rekannya mengaku siap mengikuti ujian kembali jika diberi kesempatan. Namun, mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika perjuangan mereka terus diabaikan.

“Kami siap berjuang, kami siap unjuk rasa, bahkan jika perlu akan ada aksi lebih besar. Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan,” ujar Imel penuh semangat.

Aksi ini menjadi sorotan di Padang Pariaman, mengingat perjuangan tenaga kesehatan honorer yang telah lama menanti kepastian nasib mereka dalam sistem kepegawaian negara. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Kesehatan maupun Pemerintah Daerah terkait tuntutan mereka.

** Afridon.